ENGLISH

Home

About NA-DFC

INDONESIA 

Halaman Utama

Tentang Badan POM
    BADAN POM
Berita Aktual
Siaran Pers/Peringatan Publik
Peraturan
Brosur
Publikasi
    KOMODITI
Reformasi Birokrasi 
e-Registrasi 
Notifikasi Kosmetik Online
Daftar Antrian Elektronik
Produk Obat dan Produk Biologi
Produk OT, SM dan Kosmetik
Produk Pangan
ULPK
Informasi Obat
Informasi Keracunan
Obat Bahan Alam Ind
Sistem Keamanan Pangan Terpadu
    SPECIAL INTEREST
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
Balai Besar / Balai POM
e-bpom - NSW
Perpustakaan
Web Mail BPOM
e-rekrutmen Badan POM
 
::  | |

 

Pencarian Dokumen berdasarkan Tanggal : s/d  

BERITA AKTUAL
27 October 2011  (PIOM > Reformasi Birokrasi)
Verifikasi Lapangan Tim Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional Ke Badan POM

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Badan POM diwajibkan melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 (lima) tahunan sampai tahun 2025. Pada tahun 2011, Badan POM telah mengajukan dokumen usulan Reformasi Birokrasi. Sebagai proses lanjut dari pengajuan usulan tersebut, pada tanggal 27 Oktober 2011, Tim Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) melakukan verifikasi dan tinjauan lapangan dokumen usulan dan penerapan RB Badan POM RI.

Acara dibuka oleh Sestama Badan POM RI selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Badan POM, yang memaparkan kesiapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Badan POM. Sebagai program unggulan dalam pelaksanaan reformasi Birokrasi, Badan POM telah menyiapkan 2 program QUICK WINS Reformasi Birokrasi yaitu Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Produk Pangan Low Risk Secara Online dan Transparansi Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak melalui e-payment pada Sistem Notifikasi Kosmetik.

Penjelasan dari UPRBN disampaikan oleh Bapak Imanudin yang menjelaskan tentang pentingnya penataan di setiap lini terutama pada perundang-undangan dalam bidang pengawasan obat dan makanan.

Selanjutnya, petugas UPRBN dibagi kedalam kelompok untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen berdasarkan 8 area perubahan:

  1. Pola Pikir dan Budaya Kerja
  2. Penataan Perundang-Undangan
  3. Penataan Organisasi
  4. Upaya Perkuatan Organisasi - Aspek Sistem dan Tatalaksana
  5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
  6. Penguatan Pengawasan
  7. Penguatan Akuntanbilitas Kinerja
  8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Badan POM telah menyiapkan semua data pendukung yang menunjukkan keseriusan Badan POM untuk melakukan Reformasi Birokrasi di Badan POM. Untuk melengkapi proses verifikasi lapangan, Tim UPRBN juga melakukan verifikasi langsung terhadap pelaksanan pelayanan publik di Gedung B, Badan POM, mulai dari ruang pelayanan publik notifikasi kosmetik, pelayanan Surat Keterangan Impor (SKI), hingga pelayanan publik pendaftaran produk obat, obat tradisional, suplemen makanan, kosmetik dan pangan. Selain itu, Tim UPRBN juga melakukan kunjungan ke Laboratorium Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN).

Pusat Informasi Obat dan Makanan





:: Foto Kegiatan ::

Visi dan Misi

Visi Badan POM
Menjadi Institusi
Pengawas Obat dan
Makanan yang Inovatif,
Kredibel dan Diakui
Secara Internasional
untuk Melindungi
Masyarakat.


Misi Badan POM
1. Melakukan
Pengawasan
Pre-Market dan
Post-Market Berstandar
Internasional.

2. Menerapkan Sistem
Manajemen Mutu Secara
Konsisten.

3. Mengoptimalkan
Kemitraan dengan
Pemangku Kepentingan
di Berbagai Lini.

4. Memberdayakan
Masyarakat agar
Mampu Melindungi
Diri dari Obat dan
Makanan Yang Berisiko
Terhadap Kesehatan.

5. Membangun
Organisasi Pembelajar
(Learning Organization).

Fungsi Badan POM

Fungsi Badan POM
1. Pengaturan, Regulasi,
dan Standardisasi.

2. Lisensi dan
Sertifikasi Industri
di Bidang Farmasi
Berdasarkan Cara-cara
Produksi yang Baik.

3. Evaluasi Produk
Sebelum Diizinkan
Beredar.

4. Post Marketing
Vigilance Termasuk
Sampling dan
Pengujian Laboratorium,
Pemeriksaan Sarana
Produksi dan Distribusi,
Penyidikan dan
Penegakan Hukum.

5. Pre-audit dan
Pasca-audit Iklan
dan Promosi produk.

6. Riset Terhadap
Pelaksanaan Kebijakan
Pengawasan Obat
dan Makanan.

7. Komunikasi, Informasi
dan Edukasi Publik
Termasuk Peringatan
Publik.

  Total Visits :
     ° 1 User Online
Best   viewed   with
IE 4.0 or later.
(1024 x 768 pixel)

SiteMap
Badan POM (NA-DFC)
Jl. Percetakan Negara No.23 - Jakarta 10560 Indonesia
Telp: (021) 4244691/42883309/42883462, Fax: (021) 4263333
Email: Informasi@pom.go.id
Copyright 2010 Badan Pengawas Obat dan Makanan - Indonesia.
All rights reserved.