ENGLISH

Home

About NA-DFC

INDONESIA 

Halaman Utama

Tentang Badan POM
    BADAN POM
Berita Aktual
Siaran Pers/Peringatan Publik
Peraturan
Brosur
Publikasi
    KOMODITI
Reformasi Birokrasi 
e-Registrasi 
Notifikasi Kosmetik Online
Daftar Antrian Elektronik
Produk Obat dan Produk Biologi
Produk OT, SM dan Kosmetik
Produk Pangan
ULPK
Informasi Obat
Informasi Keracunan
Obat Bahan Alam Ind
Sistem Keamanan Pangan Terpadu
    SPECIAL INTEREST
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
Balai Besar / Balai POM
e-bpom - NSW
Perpustakaan
Web Mail BPOM
e-rekrutmen Badan POM
 
::  | |

 

Pencarian Dokumen berdasarkan Tanggal : s/d  

BERITA AKTUAL
7 September 2012  (Balai Besar/Balai POM > Mataram)
Bimtek PP No. 58 Tahun 2010 Oleh KemenKumHam RI

Pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 telah dilakukan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Hotel Santosa Senggigi yang diikuti oleh 50 orang PPNS dari berbagai instansi di Provinsi NTB. Dari Balai Besar POM di Mataram diundang dua orang PPNS sebagai peserta yang diwakili oleh Kepala Seksi Penyidikan dan salah seorang staf. Acara Bimtek ini dibuka oleh Bapak Hendro Purwoko selaku Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat dengan narasumber dari Kasubdit PPNS Kementerian Hukum dan HAM RI yaitu Bapak Adi Asyhari.

Tujuan dari bimbingan teknis ini adalah menambah wawasan para PPNS terkait Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Perubahan yang krusial dalam PP No. 58 Tahun 2010 adalah masalah administrasi persyaratan rekruitmen dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan mutasi wilayah kerja PPNS serta ganti kartu tanda pengenal.

Mengingat keabsahan penyidik adalah mutlak diperlukan dalam penegakan hukum maka setiap penyidik sesuai peraturan ini harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal PPNS untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada saat melakukan penyidikan.

BBPOM di Mataram





:: Foto Kegiatan ::

Visi dan Misi

Visi Badan POM
Menjadi Institusi
Pengawas Obat dan
Makanan yang Inovatif,
Kredibel dan Diakui
Secara Internasional
untuk Melindungi
Masyarakat.


Misi Badan POM
1. Melakukan
Pengawasan
Pre-Market dan
Post-Market Berstandar
Internasional.

2. Menerapkan Sistem
Manajemen Mutu Secara
Konsisten.

3. Mengoptimalkan
Kemitraan dengan
Pemangku Kepentingan
di Berbagai Lini.

4. Memberdayakan
Masyarakat agar
Mampu Melindungi
Diri dari Obat dan
Makanan Yang Berisiko
Terhadap Kesehatan.

5. Membangun
Organisasi Pembelajar
(Learning Organization).

Fungsi Badan POM

Fungsi Badan POM
1. Pengaturan, Regulasi,
dan Standardisasi.

2. Lisensi dan
Sertifikasi Industri
di Bidang Farmasi
Berdasarkan Cara-cara
Produksi yang Baik.

3. Evaluasi Produk
Sebelum Diizinkan
Beredar.

4. Post Marketing
Vigilance Termasuk
Sampling dan
Pengujian Laboratorium,
Pemeriksaan Sarana
Produksi dan Distribusi,
Penyidikan dan
Penegakan Hukum.

5. Pre-audit dan
Pasca-audit Iklan
dan Promosi produk.

6. Riset Terhadap
Pelaksanaan Kebijakan
Pengawasan Obat
dan Makanan.

7. Komunikasi, Informasi
dan Edukasi Publik
Termasuk Peringatan
Publik.

  Total Visits :
     ° 1 User Online
Best   viewed   with
IE 4.0 or later.
(1024 x 768 pixel)

SiteMap
Badan POM (NA-DFC)
Jl. Percetakan Negara No.23 - Jakarta 10560 Indonesia
Telp: (021) 4244691/42883309/42883462, Fax: (021) 4263333
Email: Informasi@pom.go.id
Copyright 2010 Badan Pengawas Obat dan Makanan - Indonesia.
All rights reserved.