ENGLISH

Home

About NA-DFC

INDONESIA 

Halaman Utama

Tentang Badan POM
    BADAN POM
Berita Aktual
Siaran Pers/Peringatan Publik
Peraturan
Brosur
Publikasi
    KOMODITI
Reformasi Birokrasi 
e-Registrasi 
Notifikasi Kosmetik Online
Daftar Antrian Elektronik
Produk Obat dan Produk Biologi
Produk OT, SM dan Kosmetik
Produk Pangan
ULPK
Informasi Obat
Informasi Keracunan
Obat Bahan Alam Ind
Sistem Keamanan Pangan Terpadu
    SPECIAL INTEREST
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
Balai Besar / Balai POM
e-bpom - NSW
Perpustakaan
Web Mail BPOM
e-rekrutmen Badan POM
 
::  | |

 

Pencarian Dokumen berdasarkan Tanggal : s/d  

SIARAN PERS/PERINGATAN PUBLIK
30 April 2012  (Obat > Umum)
Siaran Pers Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Obat Palsu

SIARAN PERS
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN OBAT PALSU

Obat palsu adalah obat yang diproduksi oleh yang tidak berhak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau produk obat dengan penandaan yang meniru identitas obat lain yang telah memiliki ijin edar.

Sebagai satu-satunya institusi yang diberi mandat melakukan pengawasan produk obat dan makanan, Badan POM RI secara terus menerus melakukan upaya untuk menanggulangi peredaran obat palsu. Hasil pengawasan Badan POM RI dalam 4 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan peredaran obat palsu dimana pada tahun 2008 Badan POM RI menemukan 24 item obat palsu dan pada tahun 2011 menemukan 8 item obat palsu.

Selain pengawasan rutin, Badan POM RI juga terlibat dalam operasi Pangea IV yang bekerja sama dengan interpol internasional pada bulan September tahun 2011. Dalam operasi yang menjaring peredaran obat ilegal/palsu melalui internet (on line) berhasil diblokir 27 situs, ditutupnya 3 situs, dan ditangkapnya 4 orang tersangka. Jumlah produk yang diamankan dalam operasi tersebut sebanyak 57 produk obat dan obat tradisional.

Pelanggaran terkait transaksi atau pengedaran obat palsu merupakan tindak pidana (pro justisia) yang harus diproses melalui pengadilan. Dari sejumlah kasus yang sudah diputuskan 3 tahun terakhir, hukuman yang dijatuhkan masih tidak menimbulkan efek jera karena putusannya berkisar antara hukuman percobaan 2-5 bulan dan pidana denda berkisar antara Rp.50.000,- sampai Rp.4.000.000,-

Pemberantasan obat palsu tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Badan POM RI, oleh karena itu, Badan POM RI memprakarsai pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Obat Dan Makanan Ilegal pada 31 Januari 2011 yang bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum dan memerangi peredaran obat palsu/ilegal serta memberdayaan masyarakat dalam membentengi diri terhadap obat dan makanan palsu/ilegal dengan melibatkan instansi penegak hukum dan instansi terkait.

Untuk meningkatkan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera, saat ini sangat diperlukan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan agar pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM RI mempunyai payung hukum yang kuat.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghindari obat palsu antara lain:

  1. Belilah obat-obatan pada sarana resmi seperti apotek untuk obat dengan resep dokter, obat bebas terbatas dan obat bebas, toko obat berizin untuk obat bebas dan terbatas. .
  2. Tidak membeli obat dengan resep dokter pada sarana toko obat berizin dan toko obat yang lainnya.
  3. Perhatikan kemasan obat pada saat membeli obat meliputi :
    • Nomor izin edar pada kemasan obat, contoh: DTL09044234A1,
    • Teliti dan lihatlah tanggal kadaluwarsa serta nomor bets produk,
    • Periksalah kualitas fisik dan keamanan kemasan obat (kemasan masih utuh atau sudah rusak, masih tersegel atau sudah rusak),
    • Periksalah nama dan alamat produsen, apakah tercantum dengan jelas,
    • Bacalah keterangan mengenai obat tersebut pada brosur di dalam kemasan obat

Apabila masyarakat memerlukan keterangan lebih lanjut tentang hal ini, serta untuk menjaga agar informasi yang diterima benar dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat dapat menghubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen Badan POM RI dengan nomor 021-4263333 an 021-32199000 atau melalui email ulpk@pom.go.id dan ulpk_badanpom@yahoo.co.id

Biro Hukum dan Humas Badan POM RI
Telepon : (021) 4240231
Email : hukmas@pom.go.id, humas@pom.go.id





:: Foto Kegiatan ::

Visi dan Misi

Visi Badan POM
Menjadi Institusi
Pengawas Obat dan
Makanan yang Inovatif,
Kredibel dan Diakui
Secara Internasional
untuk Melindungi
Masyarakat.


Misi Badan POM
1. Melakukan
Pengawasan
Pre-Market dan
Post-Market Berstandar
Internasional.

2. Menerapkan Sistem
Manajemen Mutu Secara
Konsisten.

3. Mengoptimalkan
Kemitraan dengan
Pemangku Kepentingan
di Berbagai Lini.

4. Memberdayakan
Masyarakat agar
Mampu Melindungi
Diri dari Obat dan
Makanan Yang Berisiko
Terhadap Kesehatan.

5. Membangun
Organisasi Pembelajar
(Learning Organization).

Fungsi Badan POM

Fungsi Badan POM
1. Pengaturan, Regulasi,
dan Standardisasi.

2. Lisensi dan
Sertifikasi Industri
di Bidang Farmasi
Berdasarkan Cara-cara
Produksi yang Baik.

3. Evaluasi Produk
Sebelum Diizinkan
Beredar.

4. Post Marketing
Vigilance Termasuk
Sampling dan
Pengujian Laboratorium,
Pemeriksaan Sarana
Produksi dan Distribusi,
Penyidikan dan
Penegakan Hukum.

5. Pre-audit dan
Pasca-audit Iklan
dan Promosi produk.

6. Riset Terhadap
Pelaksanaan Kebijakan
Pengawasan Obat
dan Makanan.

7. Komunikasi, Informasi
dan Edukasi Publik
Termasuk Peringatan
Publik.

  Total Visits :
     ° 1 User Online
Best   viewed   with
IE 4.0 or later.
(1024 x 768 pixel)

SiteMap
Badan POM (NA-DFC)
Jl. Percetakan Negara No.23 - Jakarta 10560 Indonesia
Telp: (021) 4244691/42883309/42883462, Fax: (021) 4263333
Email: Informasi@pom.go.id
Copyright 2010 Badan Pengawas Obat dan Makanan - Indonesia.
All rights reserved.