ENGLISH

Home

About NA-DFC

INDONESIA 

Halaman Utama

Tentang Badan POM
    BADAN POM
Berita Aktual
Siaran Pers/Peringatan Publik
Peraturan
Brosur
Publikasi
    KOMODITI
Reformasi Birokrasi 
e-Registrasi 
Notifikasi Kosmetik Online
Daftar Antrian Elektronik
Produk Obat dan Produk Biologi
Produk OT, SM dan Kosmetik
Produk Pangan
ULPK
Informasi Obat
Informasi Keracunan
Obat Bahan Alam Ind
Sistem Keamanan Pangan Terpadu
    SPECIAL INTEREST
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa
Balai Besar / Balai POM
e-bpom - NSW
Perpustakaan
Web Mail BPOM
e-rekrutmen Badan POM
 
::  | |

 
 

PENGUATAN PENGAWASAN


Salah satu tujuan dari reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh Badan POM adalah bagaimana reformasi birokrasi mampu mewujudkan Badan POM yang berorientasi pada hasil atau outcome secara efisien dan efektif, sehingga keberadaan Badan POM benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam rangka menjaga konsistensi kinerja reformasi birokrasi, maka diperlukan sebuah sistem pengawasan yang dapat mendukung sasaran reformasi birokrasi dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Melalui pengawasan yang kuat dan efektif diharapkan dapat membantu manajemen untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan reformasi birokrasi yang akan dicapai. Namun demikian, membandingkan hasil pelaksanaan kegiatan dengan kondisi yang hendak dicapai saja - sebagaimana yang telah dilakukan melalui kegiatan post audit - belum cukup untuk menjadikan reformasi birokrasi dapat hasil yang baik secara berkesinambungan.

Pengawasan juga diarahkan untuk mengidentifikasi aspek dan aktifitas yang berpotensi menimbulkan resiko tidak tercapainya sasaran dengan baik, sehingga dapat ditentukan mekanisme pengendalian yang sesuai untuk mencegah terjadinya resiko. Hal ini penting untuk dibangun sehingga perbaikan kinerja tidak hanya dilakukan setelah suatu aktifitas dilaksanakan, namun juga dapat dilakukan sedini mungkin sehingga kerugian yang lebih besar dapat dicegah, yang tentunya lebih menguntungkan organisasi karena sumber daya yang ada dapat dioptimalkan untuk pencapaian kinerja organisasi yang lebih baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, telah dilaksanakan reviu terhadap penyusunan laporan keuangan instansi sehingga diharapkan laporan keuangan instansi dapat disusun sesuai ketentuan yang berlaku dan opini yang telah diperoleh atas penyajian laporan keuangan dapat ditingkatkan lagi. Tahun 2011 Badan POM telah mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan tahun 2010. Untuk itu, perlu dilakukan upaya dalam mempertahankan WTP melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern.

Selain kegiatan reviu dan audit, BPOM juga berupaya mencanangkan kebijakan percepatan pemberantasan korupsi sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Inpres No. 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Saat ini sistem yang sudah berjalan adalah penyusunan dan pelaporan LHKPN bagi pejabat eselon I, eselon II dan bendahara. Selanjutnya akan dilakukan inventarisasi dan penetapan pejabat di lingkungan Badan POM yang wajib menyusun dan melaporkan LHKPN. Untuk mendukung kebijakan anti korupsi, Badan POM telah menerapkan e-procurement untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 1.000.000.000,00 yang selanjutnya akan ditingkatkan lagi untuk semua pengadaan barang/jasa. Disamping itu Badan POM juga akan ditetapkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi pada tahun 2011.

 

 





:: Foto Kegiatan ::

Visi dan Misi

Visi Badan POM
Menjadi Institusi
Pengawas Obat dan
Makanan yang Inovatif,
Kredibel dan Diakui
Secara Internasional
untuk Melindungi
Masyarakat.


Misi Badan POM
1. Melakukan
Pengawasan
Pre-Market dan
Post-Market Berstandar
Internasional.

2. Menerapkan Sistem
Manajemen Mutu Secara
Konsisten.

3. Mengoptimalkan
Kemitraan dengan
Pemangku Kepentingan
di Berbagai Lini.

4. Memberdayakan
Masyarakat agar
Mampu Melindungi
Diri dari Obat dan
Makanan Yang Berisiko
Terhadap Kesehatan.

5. Membangun
Organisasi Pembelajar
(Learning Organization).

Fungsi Badan POM

Fungsi Badan POM
1. Pengaturan, Regulasi,
dan Standardisasi.

2. Lisensi dan
Sertifikasi Industri
di Bidang Farmasi
Berdasarkan Cara-cara
Produksi yang Baik.

3. Evaluasi Produk
Sebelum Diizinkan
Beredar.

4. Post Marketing
Vigilance Termasuk
Sampling dan
Pengujian Laboratorium,
Pemeriksaan Sarana
Produksi dan Distribusi,
Penyidikan dan
Penegakan Hukum.

5. Pre-audit dan
Pasca-audit Iklan
dan Promosi produk.

6. Riset Terhadap
Pelaksanaan Kebijakan
Pengawasan Obat
dan Makanan.

7. Komunikasi, Informasi
dan Edukasi Publik
Termasuk Peringatan
Publik.

  Total Visits :
     ° 1 User Online
Best   viewed   with
IE 4.0 or later.
(1024 x 768 pixel)

SiteMap
Badan POM (NA-DFC)
Jl. Percetakan Negara No.23 - Jakarta 10560 Indonesia
Telp: (021) 4244691/42883309/42883462, Fax: (021) 4263333
Email: Informasi@pom.go.id
Copyright 2010 Badan Pengawas Obat dan Makanan - Indonesia.
All rights reserved.